JAKARTA - Berita mengejutkan datang dari pejabat tinggi Kementan R.I. (Kementerian Pertanian) terkait beredarnya berita di media, khususnya CNBC bertanggal 4 April 2022 yang ditulis oleh wartawannya, Damiana Cut Emeria bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) menghabiskan sekitar Rp1, 1 triliun untuk biaya perjalanan dinas sepanjang tahun 2021. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR bersama Eselon I Kementan, Senin (4/42022).
"Saya mau tahu biaya operasional anda berapa setahun? Setahun berapa 2021?, " kata Ketua Komisi IV Sudin saat hendak menutup RDP.
Lanjut berita itu, merespons pertanyaan itu, Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono mengatakan, pihaknya mengalokasikan sekitar 10?ri total anggaran untuk biaya perjalanan dinas.
"Total kami yang kami alokasikan itu sekitar maksimal 10?ri anggaran yang ada. Nilainya, kalau dari total kami kan Rp14 triliun, dikurangi biaya mengikat dan sebagainya itu Rp3, 2 triliun, berarti masih ada sekitar Rp11 triliun. Nah itu kurang lebih 10%-nya, itu paling banyak 10% untuk perjalanan dinas, " kata Kasdi.
Menanggapi pemberitaan itu Tri Joko Susilo, yang pelaku usaha bisnis produk pertanian mengaku kepada media dirinya terkejut membaca berita tersebut. Pasalnya, Joko yang juga adalah Ketua LP3B UMKM (Lembaga Pengkajian Produk Pertanian Berbasis UMKM) , mengaku dirinya nyaris hampir tiap hari berkomunikasi dengan pejabat di kantor Kementan, di bilangan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
“Yang saya temui fakta di kantor Kementan, justru adanya keprihatinan, disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang memotong anggaran pada semua Kementerian dan Lembaga. Penyebabnya, untuk digunakan memperkuat dukungan pendanaan menghadapi serangan wabah Covid19 alias pandemi yang sudah berlangsung hampir tiga tahun”, kata Joko.
Dirinya justru melihat semangat kerja karyawan Kementan di semua eselon tidak kendor. Terutama kiprah Menteri Pertanian Bapak SYL (Syahrful Yasin Limpo) bersama pejabat eseolan satunya, terlihat kompak, tidak mengenal menyerah. Inovasi dan terobosan terus dilakukan untuk memperkuat kinerja mereka.
"Pak SYL tidak kenal lelah keluar masuk kampung untuk mendorong sektor pertanian supaya tetap berjaya, di tengah kondisi pereknomian yang terpuruk secara nasional akibat pandemi, " tutur Joko.
Joko merasa perlu mengutip kembali ucapan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, yang mengatakan, sektor pertanian mengalami pertumbuhan dan kinerja ekspor yang menggembirakan di tengah pandemi pada 2020. Sektor pertanian menjadi salah satu sandaran untuk pertumbuhan perekonomian.
Berdasarkan data BPS, tujuh sektor pada tahun lalu mengalami pertumbuhan, di mana salah satunya adalah pertanian. Sektor pertanian selama pandemi tumbuh 1, 75 persen. Meskipun sedikit melambat dibandingkan 2019, sektor pertanian malah surplus.
Hal itu dikatakan Suhariyanto, dalam acara diskusi Indef "Daya Tahan Sektor Pertanian: Realita Atau Fatamorgana?' pada Rabu (17/02/21).
Lebih lanjut Joko mengatakan, justru Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin yang pernah menyayangkan pemotongan anggaran belanja Kementan tahun 2021 sebesar Rp6, 33 triliun, Yang semula berjumlah 21.1 Triliun.
Sebab, sektor pertanian menjadi salah satu dari sedikit sektor yang tumbuh positif dan berkontribusi terhadap perekonomian. Joko mengutip berita sebuah media online 8 Februari 2021, dimana waktu itu, kata Joko, Sudin justru berucap, bahwa sektor pertanian tumbuh 2, 59 persen secara tahunan (year on year/yoy). Kontribusinya pada Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 13, 70 persen, menjadi terbesar kedua setelah industri pengolahan.
"Lalu apa yang salah? Kok tiba – tiba Ketua Komisi IV sepertinya menelan bulat – bulat begitu saja, keterangan dari Kasdi Subagyono yang juga Sekjen Kementan, mengenai adanya pemborosan di Kementan yang menghabiskan anggaran sebesar 1.1 Triliun untuk biaya perjalanan saja, ” ujar Joko dengan nada keheranan.
“Ini pasti ada sesuatu yang tidak nyambung. Harus diluruskan, " tegas Joko.
Karena berita yang tidak jelas dan berindikasi hoaks harus dihentikan. “Saya usulkan Menteri Pertanian meminta kepada Irjen untuk mengusut ucapan Sekjen dan sekaligus meluruskan kepada publik, " jelasnya.
Joko beralasan, berita simpang siur yang demikian mengganggu masyarakat yang ada hubungan kerja dengan Kementan.
Untuk memperkuat usulnya itu, Joko mengutip berita yang terdapat di media 10 Agustus 2021, dimana disebutkan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2020 pada Kementerian Pertanian. Hasilnya, Kementan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya secara berturut-turut.
Semua implementasi program yang ada berdasarkan azas efisiensi, tepat sasaran, dan tidak boros.
"Saya akan cek terus pengelolaan anggaran yang ada. Saat ini, kami memiliki pekerjaan dalam perbaikan dan pengembangan food estate, peternakan, perkebunan dan juga hortikultura. Mohon ini juga dikawal oleh BPK, " ujar SYL.
Sambil menutup keterangannya, Tri joko Susilo, menyatakan dirinya sama sekali tidak mengenal Menteri Pertanian SYL.
Pernyataan ini semata – mata untuk menciptakan suasana teduh di dalam institusi pemerintah. Bangsa ini kan sedang sedang prihatin namun harus tetap semangat bekerja.
“Olehnya dibutuhkan keharmonisan semua pihak tanpa kecuali. Jangan senaknya berkomentar yang bisa saja memantik gaduh dan fitnah, ” pungkas Joko. (Andi Azis)